Di era digital saat ini, transaksi jual beli tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik. Kemudahan yang ditawarkan oleh platform e-commerce telah mengubah lanskap perdagangan secara fundamental. Namun, di balik kemudahan klik dan transfer, terdapat aspek krusial yang sering terabaikan: **akad jual beli online**.
Akad, dalam konteks hukum dagang dan fikih Islam, adalah persetujuan atau kesepakatan yang sah antara dua pihak (penjual dan pembeli) untuk mengalihkan kepemilikan suatu barang dengan imbalan uang. Dalam transaksi konvensional, akad ini jelas terwujud melalui serah terima barang dan uang secara langsung (tatap muka). Pertanyaannya, bagaimana akad ini terbentuk dalam ruang maya?
Secara hukum positif di Indonesia, jual beli online tetap tunduk pada asas kebebasan berkontrak seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian: kesepakatan, kecakapan hukum para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam jual beli online, syarat-syarat ini harus dipenuhi, meskipun medianya berbeda.
Akad dalam jual beli online terjadi ketika terjadi "ijab" (tawaran) dan "qabul" (penerimaan) yang saling bersesuaian. Dalam konteks digital, ini bisa diwujudkan melalui:
Oleh karena itu, kesepakatan dalam dunia maya haruslah jelas, tidak mengandung unsur paksaan, dan objek yang diperjualbelikan haruslah barang yang jelas dan legal.
Tantangan terbesar dalam akad jual beli online adalah pembuktian. Jika terjadi sengketa—misalnya barang yang diterima tidak sesuai deskripsi atau barang tidak sampai—pihak mana yang memegang bukti terkuat? Disinilah peran penting dokumentasi digital.
Platform e-commerce modern sebenarnya memfasilitasi pembentukan akad yang lebih aman dengan menyediakan jejak digital (digital footprint). Log percakapan antara penjual dan pembeli, riwayat order, notifikasi email konfirmasi, hingga status pengiriman adalah alat bukti vital yang mengesahkan terjadinya ijab qabul.
Dalam pandangan hukum, semua komunikasi tertulis yang dapat diverifikasi, termasuk melalui media elektronik, memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan surat di bawah tangan, terutama jika didukung oleh regulasi seperti UU ITE.
Kepercayaan adalah mata uang utama dalam e-commerce. Pelaku usaha harus memastikan bahwa apa yang mereka tawarkan sesuai dengan apa yang mereka berikan. Kelalaian dalam hal ini dapat melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).
Beberapa poin penting terkait keamanan akad:
Bagi konsumen, kehati-hatian sebelum mengklik tombol "setuju" atau "bayar" sangat diperlukan. Membaca ulasan, membandingkan harga di platform terpercaya, dan memastikan penjual memiliki reputasi baik membantu meminimalisir risiko transaksi fiktif. Ketika akad digital dilakukan dengan dasar yang kuat dan transparan, e-commerce dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang adil dan saling menguntungkan.
Kesimpulannya, akad jual beli online adalah valid secara hukum asalkan unsur-unsur kesepakatan digital terpenuhi dengan jelas dan dapat dibuktikan. Era digital menuntut kita untuk lebih cermat dalam mencatat dan memverifikasi setiap persetujuan yang kita buat, meskipun hanya berupa beberapa kali sentuhan layar.