Ilustrasi: Kesepakatan yang mengikat.
Dalam ranah hukum, bisnis, bahkan dalam interaksi sosial sehari-hari, terdapat satu konsep fundamental yang menjadi dasar legalitas dan kepercayaan: akad. Secara harfiah, akad berarti ikatan, janji, atau perjanjian yang dibuat secara sadar oleh dua pihak atau lebih, yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik.
Konsep akad sangat kental dalam hukum perdata dan hukum Islam. Ia bukan sekadar ucapan lisan semata. Sebuah akad yang sah harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar mengikat secara hukum. Syarat ini umumnya meliputi kesepakatan para pihak (ijab qabul), kecakapan hukum para pihak, objek yang diperjanjikan jelas, dan tujuan akad yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau norma kesusilaan.
Filosofi di balik konsep ini adalah menjamin kepastian hukum. Ketika dua entitas—baik individu maupun korporasi—mengikatkan diri melalui sebuah akad, mereka secara sukarela menempatkan diri di bawah payung aturan yang mereka sepakati bersama. Ini adalah wujud konkret dari otonomi kontrak, di mana individu memiliki kebebasan untuk membuat kesepakatan, selama kesepakatan tersebut adil dan legal.
Jenis-jenis akad sangat beragam, mencerminkan kompleksitas kegiatan manusia. Dalam dunia bisnis modern, kita sering menemukan akad jual beli, sewa-menyewa, kemitraan (syirkah), hingga pinjam meminjam (qardh). Masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang spesifik.
Misalnya, dalam transaksi properti, proses penandatanganan akad jual beli adalah momen krusial yang mentransfer kepemilikan. Kegagalan dalam memahami klausul dalam akad ini dapat berakibat fatal, menyebabkan sengketa yang berlarut-larut. Penting bagi setiap pihak untuk memastikan bahwa apa yang tertulis dalam dokumen akad benar-benar mencerminkan niat dan kesepakatan awal mereka.
Walaupun secara prinsip dasar, akad dapat terjadi secara lisan, dalam konteks transaksi bernilai tinggi atau kompleks, pembuktian menjadi kunci. Inilah mengapa dokumentasi tertulis menjadi sangat vital. Dokumen tertulis berfungsi sebagai bukti otentik dari kesepakatan yang telah terjalin.
Bagi pelaku bisnis, peninjauan mendalam terhadap setiap pasal dalam draf akad sebelum ditandatangani adalah mitigasi risiko terbaik. Tidak cukup hanya berlandaskan kepercayaan; fondasi hukum yang kuat dari akad yang tertulis dan sah adalah jaminan keamanan aset dan keberlangsungan usaha.
Ketika salah satu pihak wanprestasi (melanggar ketentuan akad), pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut pemenuhan janji atau meminta ganti rugi. Proses penyelesaian sengketa—baik melalui musyawarah, mediasi, atau litigasi di pengadilan—selalu merujuk kembali pada isi kesepakatan awal. Oleh karena itu, kedalaman dan kejelasan formulasi akad sangat menentukan hasil akhir dari penyelesaian sengketa tersebut.
Kesimpulannya, akad adalah pilar utama dalam tatanan sosial dan ekonomi. Memahami seluk-beluk pembentukan, pemenuhan, hingga konsekuensi pelanggarannya adalah keharusan bagi setiap individu yang terlibat dalam interaksi kontraktual. Keabsahan sebuah hubungan bisnis seringkali bermula dari kekuatan sebuah akad yang dijalankan dengan itikad baik.
Lebih lanjut, dalam konteks perkembangan teknologi, muncul pula bentuk akad digital, seperti kontrak pintar (smart contract) berbasis blockchain. Meskipun mediumnya berubah, esensi mendasar bahwa harus ada kesepakatan bersama yang mengikat (sebuah bentuk akad) tetap tidak tergantikan.