Ilustrasi sederhana proses pemberian dalam akad hibah.
Dalam ranah hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan hukum waris dan pengelolaan aset, istilah akad hibah adalah sebuah konsep fundamental yang sering muncul. Secara umum, hibah merujuk pada perbuatan hukum di mana satu pihak—disebut penghibah—menyerahkan suatu barang atau kekayaan miliknya kepada pihak lain—disebut penerima hibah—tanpa adanya pertimbangan atau imbalan finansial apa pun. Ini menjadikannya berbeda secara signifikan dari jual beli atau tukar menukar.
Untuk memahami secara mendalam apa itu akad hibah adalah, kita perlu merujuk pada kerangka hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, yang banyak mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hibah diatur sebagai persetujuan yang mengikatkan penghibah untuk menyerahkan barang secara sukarela, tanpa mendapatkan imbalan. Sifat sukarela dan tanpa imbalan ini adalah inti dari akad hibah.
Syarat utama yang harus terpenuhi agar akad hibah sah adalah:
Meskipun dalam konteks sehari-hari istilah hibah sering disamakan dengan sedekah, terdapat perbedaan substansial, terutama dari perspektif legalitas dan formalitas. Sedekah umumnya dilakukan dengan niat ibadah dan seringkali tidak memerlukan formalitas hukum yang ketat, meskipun penerimaannya bisa berupa barang atau jasa. Sebaliknya, akad hibah adalah sebuah tindakan hukum formal yang memerlukan kepastian hukum, terutama jika melibatkan properti berharga seperti tanah atau bangunan.
Formalitas ini penting untuk mencegah sengketa di kemudian hari, terutama ketika aset yang dihibahkan bernilai tinggi. Di banyak yurisdiksi, hibah properti harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (seperti Notaris/PPAT) agar dapat didaftarkan secara resmi dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara penuh atas peralihan hak milik.
Pelaksanaan akad hibah adalah harus memastikan bahwa penghibah adalah pemilik sah dari aset yang akan dihibahkan. Jika objeknya adalah aset tidak bergerak (seperti properti), maka prosesnya harus mengikuti prosedur administrasi pertanahan yang berlaku. Tanpa akta notaris atau pejabat yang berwenang, peralihan hak milik atas tanah mungkin tidak sah secara hukum meskipun serah terima fisik telah terjadi.
Di sisi lain, hibah benda bergerak yang nilainya kecil mungkin bisa dilakukan secara lisan atau dengan surat di bawah tangan. Namun, untuk keamanan hukum, selalu disarankan untuk mendokumentasikan proses tersebut. Penting dicatat bahwa setelah akad hibah selesai dan diserahkan, kepemilikan atas aset tersebut beralih sepenuhnya kepada penerima hibah.
Mengapa seseorang melakukan akad hibah? Tujuan utamanya seringkali berkisar pada perencanaan waris dini, membantu kerabat atau pihak yang membutuhkan tanpa harus menunggu proses warisan yang mungkin memakan waktu, atau sebagai bentuk amal sosial yang diakui secara hukum. Karena sifatnya yang sukarela, penghibah umumnya tidak dapat menarik kembali hibah yang sudah sah, kecuali dalam kondisi yang sangat spesifik yang diatur oleh undang-undang (misalnya, jika penerima hibah melakukan perbuatan keji terhadap penghibah).
Memahami apa itu akad hibah adalah krusial bagi setiap individu yang terlibat dalam pemindahan aset di luar mekanisme jual beli atau waris biasa. Kepastian hukum melalui formalitas yang tepat akan melindungi hak kedua belah pihak dan memastikan bahwa niat baik dalam pemberian dapat terwujud tanpa hambatan hukum di masa depan.
Secara ringkas, hibah adalah janji untuk memberi tanpa mengharapkan balasan, yang jika dilakukan dengan prosedur yang benar, akan menjadi alat yang sah dan kuat dalam pengelolaan aset pribadi.