Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki kedudukan mulia, yaitu menahan harta (ashl) dan menyalurkan manfaatnya (tsamarat) untuk kepentingan umum atau pihak yang ditentukan (mauquf 'alaih), semata-mata karena mencari keridhaan Allah SWT. Agar wakaf sah menurut syariat, diperlukan adanya akad yang jelas dan sah.
Akad wakaf adalah ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang dilakukan oleh wakif (orang yang mewakafkan) dan nazhir (pengelola wakaf), yang menyatakan kehendak untuk menjadikan suatu harta benda miliknya sebagai aset wakaf. Ketentuan mengenai contoh akad wakaf yang benar sangat krusial untuk menjamin keabsahan harta tersebut terlepas dari kepemilikan wakif selamanya dan manfaatnya dapat terus mengalir.
Sebelum melihat contoh konkret akad, penting untuk memahami rukun wakaf yang harus dipenuhi. Menurut jumhur ulama, rukun wakaf terdiri dari empat unsur utama, yaitu:
Akad wakaf harus tegas dan tidak mengandung unsur penangguhan (ta'liq) atau pilihan (taخيير). Lafaz yang digunakan harus menunjukkan pemindahan kepemilikan manfaat secara permanen. Berikut adalah contoh akad wakaf yang sering digunakan, baik secara lisan maupun tertulis:
Ijab (Dari Wakif kepada Nazhir):
"Saya (Nama Wakif), dengan ini mewakafkan sebidang tanah saya seluas 500 meter persegi, yang terletak di Jalan Mawar No. 10, Desa Sukamaju, dengan batas-batas sebagai berikut [sebutkan batas-batas spesifik], kepada badan hukum nazhir [Nama Nazhir], untuk dijadikan dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan Islam (Madrasah Aliyah), dan manfaatnya ditetapkan kekal karena Allah SWT."
Qabul (Dari Nazhir):
"Saya, [Nama Nazhir], selaku perwakilan dari [Nama Badan Hukum Nazhir], telah menerima wakaf tanah dari Bapak/Ibu [Nama Wakif] dengan segala hak dan kewajiban yang menyertainya, untuk diurus dan dikelola sesuai tujuan wakaf tersebut, yakni sebagai sarana pendidikan Islam. Saya terima wakaf ini dengan keridhaan Lillahi Ta’ala."
Meskipun secara hukum Islam akad lisan yang memenuhi rukun sudah sah, dalam konteks hukum positif di Indonesia, pencatatan dan dokumentasi tertulis sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan, terutama untuk harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Akad harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang memenuhi syarat. Dokumen yang dihasilkan, seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), berfungsi sebagai bukti otentik bahwa harta tersebut telah beralih status kepemilikan dari wakif menjadi aset wakaf yang tidak dapat lagi diwariskan, dijual, atau dihibahkan.
Setelah akad wakaf diikrarkan dan dicatat, ada beberapa konsekuensi hukum yang mengikat:
Memahami contoh akad wakaf yang benar memastikan bahwa niat baik seorang Muslim untuk bersedekah jariyah dapat terealisasi secara sempurna dan berkelanjutan. Kesalahan dalam akad bisa menyebabkan wakaf batal atau manfaatnya terhambat, sehingga ketelitian dalam proses ijab qabul adalah kunci keberkahan wakaf tersebut.